JAKARTA — Komisi XI DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih untuk periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal Komisi XI pada Kamis (27/8/2026) setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.
“Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Selain Destry, Komisi XI juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026-2031.
Keputusan tersebut belum menjadi pengesahan akhir. Hasil rapat Komisi XI akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan pada Selasa, 1 September 2026. Setelah proses tersebut, pengangkatan pimpinan baru BI akan memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Destry merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden. Ia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI pada Juli 2026.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (26/8/2026), Destry memaparkan visi kepemimpinannya dengan konsep “Sinergi Merah Putih”. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun menegaskan bahwa sinergi tersebut tidak berarti mengurangi independensi Bank Indonesia.
Jika disahkan dalam Rapat Paripurna, Destry akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia. Pengalamannya di sektor ekonomi dan keuangan sebelumnya mencakup posisi Deputi Gubernur Senior BI, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta ekonom di sektor perbankan dan pasar keuangan.
Dengan keputusan Komisi XI ini, proses pergantian pimpinan Bank Indonesia di tingkat komisi telah rampung. Tahap berikutnya adalah pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR pada 1 September mendatang.
