JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dan perusahaan teknologi Thales menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi di bidang kecerdasan buatan (AI), sistem pertahanan, teknologi digital, dan keamanan siber.
Kerja sama tersebut menjadi kerangka awal untuk mengeksplorasi sejumlah proyek strategis di Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup manufaktur teknologi pertahanan, fasilitas pemeliharaan dan layanan, sistem keamanan bandara, penerapan AI, pusat operasi keamanan siber, serta teknologi pascakuantum.
Managing Director Strategic Technology Initiatives, CTO Office Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, mengatakan investasi di sektor teknologi maju dan infrastruktur kritis dapat mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, serta memperkuat kapasitas industri dalam negeri.
Menurut Ricardo, AI, teknologi digital, keamanan siber, dan sistem pertahanan merupakan sektor strategis yang berpotensi mendukung daya saing ekonomi, kapasitas inovasi, dan ketahanan nasional.
Kerja sama tersebut juga membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dalam ekosistem Danantara yang memiliki kegiatan usaha terkait. Danantara akan menggabungkan kapasitas investasinya dengan keahlian teknologi Thales untuk mengembangkan peluang investasi di sektor-sektor tersebut.
Senior Vice-President Asia and Latin America Thales Group Guy Bonassi mengatakan, kerja sama dengan Danantara merupakan kemitraan pertama Thales dengan lembaga tersebut untuk sektor strategis, termasuk AI dan pertahanan.
Thales diketahui telah beroperasi di Indonesia selama hampir 50 tahun dan memiliki keahlian di bidang pertahanan, kedirgantaraan, keamanan siber, serta solusi digital. Perusahaan tersebut juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar euro per tahun untuk penelitian dan pengembangan, termasuk AI, keamanan siber, teknologi kuantum, dan komputasi awan.
Meski demikian, MoU tersebut belum merupakan komitmen investasi final. Setiap proyek investasi akan melalui evaluasi lebih lanjut, mengikuti ketentuan tata kelola yang berlaku, serta membutuhkan perjanjian definitif antara kedua pihak.
