Jakarta – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merumuskan program kerja Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN Peduli 2027, yang berada di bawah koordinasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI.Berita Indonesia terkini
Salah satunya melalui program pemulihan infrastruktur dan hunian pasca bencana yang dikawal oleh delapan perusahaan pelat merah pada Klaster 01 Infrastruktur dan Konstruksi Satgas Bencana BUMN Peduli.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menyampaikan pemulihan yang kuat dimulai dari kolaborasi yang terarah.
“Delapan BUMN di klaster ini akan bergerak dengan satu peta kebutuhan, satu standar kerja, dan pembagian peran yang jelas sejak hari pertama,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Klaster 01 beranggotakan PT Hutama Karya (Persero) dan PT PP (Persero) Tbk sebagai koordinator bersama, beserta PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).Berita Indonesia terkini
Hutama Karya selaku koordinator Klaster 01 menyiapkan tiga program pemulihan infrastruktur dan hunian pasca bencana, yakni Sigap Infra, Akses Pulih, serta Hunian & Fasilitas Pulih.
Sigap Infra mencakup asesmen kerusakan dan penentuan prioritas oleh personel di lokasi bencana. Akses Pulih membuka akses darurat melalui pengerahan alat berat, operator, dan perbaikan sementara. Adapun Hunian & Fasilitas Pulih menyediakan hunian sementara (huntara) serta fasilitas dasar seperti WC umum, dapur umum, musala, hingga puskesmas.
Adapun ketiga program Klaster 01 Satgas Bencana BUMN Peduli disusun untuk menjawab lima kebutuhan di lapangan. Antara lain, data kerusakan, akses bantuan, huntara dan fasilitas dasar, ketersediaan alat berat dan material, serta koordinasi penugasan dan penggunaan anggaran.
Pelaksanaannya mengacu pada kerangka 3P (People, Process, Platform/Tools) yang memuat standar penanganan krisis, personel koordinasi antarklaster, dan perjanjian kolaborasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
