JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyederhanaan birokrasi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, termasuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8).
Rosan menjelaskan, Presiden meminta pengurangan lapisan organisasi, khususnya di BUMN berskala besar. Menurutnya, struktur yang lebih ramping diharapkan mampu mempercepat proses bisnis sekaligus menjaga efisiensi operasional perusahaan.
“Arahan beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, efisiensi lebih terjaga,” ujar Rosan usai pertemuan.
Selain reformasi birokrasi BUMN, Rosan juga melaporkan sejumlah agenda strategis kepada Presiden, termasuk perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Ia menyampaikan proses pemilihan desain arsitektur masih berlangsung, sembari melaporkan hasil kunjungannya ke Makkah, Madinah, dan Jeddah untuk memperkuat kerja sama investasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meminta pembaruan mengenai perkembangan program hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah. Reformasi tata kelola BUMN dan percepatan hilirisasi disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah di tengah dinamika ekonomi dan persaingan global yang semakin cepat.
