JAKARTA — PT Pelindo Multi Terminal (PMT) berencana menggabungkan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) ke dalam perseroan. Aksi korporasi ini menjadi bagian dari penataan anak usaha sekaligus upaya mengoptimalkan pengelolaan bisnis di lingkungan Pelindo Group dan ditargetkan efektif pada 1 Oktober 2026.
Rencana tersebut diumumkan melalui ringkasan rancangan penggabungan yang diterbitkan pada Senin (24/8/2026) di harian Bisnis Indonesia. Dalam skema merger, PMT akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, sementara PTP merupakan perusahaan yang melebur ke dalam PMT.
“Penggabungan ini merupakan tindak lanjut untuk mendukung inisiatif PT Danantara Asset Management dalam rangka penataan anak usaha dan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara beserta entitas turunannya,” demikian dikutip dari pengumuman tersebut.
Melalui penggabungan ini, Pelindo Group menargetkan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Fokusnya terutama pada bisnis terminal nonpeti kemas atau multipurpose.
PMT merupakan anak usaha Pelindo yang menjalankan bisnis jasa terminal nonpeti kemas. Sementara itu, PTP berkedudukan di Jakarta dan bergerak dalam jasa kepelabuhanan, terutama sebagai operator terminal nonpeti kemas.
Sebelum proses merger berlaku efektif, seluruh saham PTP yang dimiliki PT Integrasi Logistik Cipta Solusi akan dialihkan kepada PMT. Setelah transaksi tersebut, PMT akan menguasai 100% saham PTP sebelum penggabungan dilaksanakan.
Dengan skema tersebut, merger tidak akan disertai konversi saham PTP menjadi saham PMT maupun penerbitan saham baru PMT. Kepemilikan saham PMT sebagai entitas penerima penggabungan juga tidak berubah.
Pelaksanaan merger masih bergantung pada pemenuhan sejumlah persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar kedua perusahaan, persetujuan organ perusahaan dan pihak terkait, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan.
Setelah merger efektif, PMT akan tetap berdiri sebagai badan hukum sekaligus menjadi perusahaan hasil penggabungan. Adapun PTP akan berakhir secara hukum tanpa melalui proses likuidasi.
Seluruh aset dan kewajiban PTP akan beralih kepada PMT. Perseroan juga akan meneruskan kegiatan usaha PTP, termasuk pengelolaan aset, hak dan kewajiban, perjanjian, sumber daya manusia, serta kegiatan operasional perusahaan.
Hak dan kewajiban PTP terhadap pihak ketiga juga akan diteruskan oleh PMT dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam masing-masing perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merger ditargetkan efektif pada 1 Oktober 2026. Secara hukum, penggabungan tersebut baru berlaku setelah akta penggabungan ditandatangani, dicatat dalam Daftar Perseroan, serta Menteri Hukum Republik Indonesia menerbitkan penerimaan pemberitahuan penggabungan.
Para kreditur kedua perusahaan juga diberikan waktu untuk menyampaikan keberatan terhadap rancangan penggabungan. Keberatan dapat diajukan paling lambat 14 hari kalender sejak pengumuman diterbitkan. Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada keberatan, kreditur dianggap menyetujui rencana merger.
