JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik dan mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (5/10/2026). Pelantikan berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.
Dari jumlah tersebut, 13 pejabat berasal dari DJP, satu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta tiga pejabat ditempatkan di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penataan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan organisasi Kemenkeu yang telah berjalan sejak 2024.
Di lingkungan DJP, sejumlah posisi strategis kini diisi Nurbaeti Munawaroh sebagai Sekretaris DJP, Rosmauli dan Heri Kuswanto sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I dan II, Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penilaian, serta Samingun sebagai Direktur Penegakan Hukum. Ada pula Lindawaty sebagai Direktur Pengawasan Perpajakan, Etty Rachmiyanthi sebagai Direktur Keberatan dan Banding, serta Eureka Putra sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
Posisi lainnya diisi Inge Diana Rismawanti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Eddi Wahyudi sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Hantriono Joko Susilo sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dwi Astuti sebagai Direktur Perpajakan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Direktur Intelijen Perpajakan. Sementara itu, Sunaryo dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.
Tiga pejabat lainnya ditempatkan di Sekretariat KSSK, yakni Minar Iwan Setiawan dari Bank Indonesia, Rudi Sulistyo dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Haghia Sophia Lubis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam arahannya, Suahasil meminta pejabat yang baru dilantik segera berkonsolidasi untuk menuntaskan target APBN 2026 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Ia menekankan bahwa penyelesaian target penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara merupakan tanggung jawab bersama jajaran Kemenkeu.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai penguatan jajaran Kemenkeu menghadapi periode akhir pelaksanaan APBN 2026 dan persiapan kebijakan fiskal tahun berikutnya.
