Gagal Bayar Kupon Rp 400 Miliar, Peringkat Obligasi Pos Indonesia Turun ke Level Default
JAKARTA – Lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia menurunkan peringkat surat utang senior tanpa jaminan PT Pos Indonesia (Persero) senilai Rp 400 miliar menjadi D(idn) atau gagal bayar (default).
Keputusan yang diumumkan pada Kamis (22/10/2026) itu diambil setelah Pos Indonesia tidak memenuhi kewajiban pembayaran kupon obligasi yang jatuh tempo pada 28 September 2026 hingga melewati masa tenggang kontraktual selama 14 hari kerja.
Sebelumnya, surat utang yang akan jatuh tempo pada 28 Desember 2027 tersebut memiliki peringkat C(idn). Penurunan menjadi D(idn) mencerminkan kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam laporan pemeringkatannya, Fitch menyatakan bahwa kegagalan membayar bunga atau pokok utang setelah melewati masa tenggang yang ditetapkan dalam kontrak dapat dikategorikan sebagai gagal bayar.
Penurunan peringkat tersebut menambah tekanan terhadap profil kredit Pos Indonesia. Pada 18 September 2026, Fitch lebih dahulu menurunkan peringkat nasional jangka panjang perusahaan menjadi RD(idn) atau restricted default. Pada saat yang sama, peringkat sukuk tahap kedua juga diturunkan menjadi D(idn).
Penurunan tersebut berkaitan dengan kegagalan Pos Indonesia membayar cicilan imbalan ijarah atas sukuk yang telah jatuh tempo.
Persoalan pembayaran utang juga membayangi instrumen sukuk tahap pertama senilai Rp 1 triliun. Fitch mencatat, Pos Indonesia belum membayar cicilan imbalan ijarah yang jatuh tempo pada 8 Oktober 2026.
Sukuk tahap pertama itu terdiri atas Seri A, B, dan C, dengan tanggal jatuh tempo masing-masing pada Januari 2028, Januari 2030, dan Januari 2032. Kewajiban tersebut berada dalam masa tenggang kontraktual selama 14 hari kerja.
Fitch menyatakan akan mengevaluasi kembali profil kredit Pos Indonesia dan peringkat instrumen utangnya setelah restrukturisasi utang selesai atau terdapat penyelesaian atas kondisi gagal bayar yang sedang berlangsung.
Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut menjalankan layanan pos, kurir, dan logistik yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
