JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Serikat Karyawan Telkom Indonesia (Sekar Telkom) bersama jajaran Direksi Telkom dan Danantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan kepastian bahwa proses streamlining atau perampingan Telkom Group tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kesepakatan itu merupakan hasil dialog yang difasilitasi DPR selama beberapa pekan terakhir. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan pihaknya mendapat arahan dari pimpinan DPR untuk menindaklanjuti aspirasi Sekar Telkom melalui komunikasi antara serikat pekerja, Danantara, dan manajemen Telkom hingga tercapai solusi bersama.
Selain memastikan tidak ada PHK, seluruh pegawai yang terdampak restrukturisasi tetap berstatus sebagai karyawan Telkom Group dengan hak, insentif, dan manfaat yang sama. Sebagian pegawai akan ditempatkan di unit usaha baru bernama Telkom Enterprise dengan jaminan status kepegawaian tetap terlindungi, meskipun pengembangan unit tersebut tidak berjalan sesuai target.
Kesepakatan juga mencakup perlindungan bagi karyawan anak perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi, termasuk PT PINS Indonesia. Telkom dan Danantara menjamin keberlanjutan pembayaran gaji serta hak-hak pekerja selama proses transformasi berlangsung.
Ketua Umum Sekar Telkom, Nasri, menyambut baik hasil dialog tersebut. Menurutnya, kepastian status sebagai karyawan BUMN merupakan aspirasi utama yang selama ini diperjuangkan pekerja Telkom dan anak-anak usahanya. Ia berharap seluruh poin kesepakatan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai komitmen yang telah disepakati.
Proses streamlining sendiri merupakan bagian dari transformasi Telkom menuju Strategic Holding yang lebih ramping dan efisien. Sebelumnya, Telkom telah menuntaskan penyederhanaan 10 entitas sebagai bagian dari strategi penataan portofolio bisnis dan peningkatan daya saing perusahaan di sektor telekomunikasi serta digital.
