Jakarta – Malaysia menyatakan posisinya kini semakin mendekati status sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju berdasarkan klasifikasi yang digunakan Bank Dunia.
Pendapatan per kapita Malaysia kini hanya terpaut 7,1 persen dari ambang batas negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia.
Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan posisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada kuartal II 2026.
Di sisi lain, inflasi tetap terjaga di level 1,9 persen, sementara tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen.
“Malaysia kini hanya 7,1 persen di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi,” ujar Akmal dalam peluncuran laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, Selasa (28/7), dikutip dari media asal Malaysia Bernama.
Menurut Akmal, pemerintah akan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat produktivitas nasional, menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat.
“Ini merupakan angka yang menggembirakan, tetapi melewati ambang batas tersebut bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan dapat menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi rakyat Malaysia,” ujar Akmal.
Pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Malaysia tercatat sebesar RM57.200 atau sekitar US$13.351. Angka tersebut hanya sedikit di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia, yakni US$14.375.
Untuk 2026, pemerintah Malaysia tetap membidik pertumbuhan ekonomi di kisaran 4-5 persen. Target tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi swasta, kinerja ekspor, serta pertumbuhan sektor teknologi, termasuk industri semikonduktor dan pusat data.
Laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026 menilai Malaysia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan. Sebanyak 35,6 persen lulusan berpendidikan tinggi tercatat bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keterampilannya.
Merespons hal itu, Akmal mengatakan pemerintah melalui Rancangan Malaysia ke-13 (2026-2030) akan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri serta memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan di sektor strategis, seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital, guna menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Ketika 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja di bawah tingkat keterampilannya, kita tidak bisa mengukur keberhasilan hanya dari jumlah lulusan,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, defisit anggaran federal Malaysia berhasil ditekan dari 5,5 persen terhadap PDB pada 2022 menjadi 3,7 persen pada 2025.
Pemerintah juga menargetkan defisit terus menyusut hingga 3 persen atau lebih rendah pada 2030 melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, peningkatan efisiensi belanja, serta upaya menekan kebocoran anggaran tanpa mengurangi perlindungan bagi kelompok rentan.
“Kami telah menurunkan defisit dari 5,5 persen menjadi 3,7 persen dan menargetkan 3 persen atau lebih rendah pada 2030. Konsolidasi fiskal bukan berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Akmal.
