JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai penyedia perangkat untuk Meterai Teraan Digital (MTD). Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital.
Peraturan tersebut telah berlaku sejak 22 September 2026. Aturan ini menjadi bagian dari pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan MTD sekaligus memberikan ketentuan mengenai penyedia, perangkat, dan mekanisme pengawasannya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan aturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian dalam penggunaan MTD.
Menurut DJP, MTD merupakan meterai berupa label yang dibubuhkan pada dokumen menggunakan printer khusus. Printer MTD harus terhubung dengan Sistem Meterai Teraan Digital milik DJP dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
Syarat Menjadi Penyedia Printer MTD
Badan usaha yang ingin menjadi penyedia printer MTD harus mengajukan permohonan penunjukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik.
DJP menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penyedia. Di antaranya harus berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, memiliki NPWP serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan mempunyai Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.
Pemohon juga tidak boleh memiliki riwayat pidana tertentu di bidang perpajakan maupun teknologi informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Selain itu, perusahaan harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan kepemilikan saham secara langsung lebih dari 50 persen. Calon penyedia juga diwajibkan memiliki business plan dan business continuity plan.
Persyaratan lainnya mencakup kepemilikan minimal satu unit Printer MTD dan satu cartridge MTD untuk proses verifikasi, surat dukungan dari pemegang merek printer, layanan purna jual di Indonesia, serta infrastruktur teknologi informasi termasuk pusat data yang berada di Indonesia.
Ada Spesifikasi Khusus Printer dan Cartridge
Tidak hanya perusahaan penyedianya yang harus memenuhi persyaratan. Perangkat yang diajukan juga harus melewati proses verifikasi.
Printer MTD wajib memiliki nomor seri, area cetak dengan lebar maksimal 24 milimeter dengan toleransi paling tinggi 5 persen, serta mampu menghasilkan cetakan dengan resolusi minimal 1.200 dots per inch (dpi).
Sementara cartridge MTD harus memiliki nomor seri dan menggunakan tinta berwarna merah dengan efek cetakan berpendar.
Ketentuan ini dibuat agar perangkat yang digunakan dalam pembubuhan Meterai Teraan Digital dapat diidentifikasi dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan DJP.
DJP Siapkan Mekanisme Pengawasan
Setelah memperoleh penunjukan, penyedia Printer MTD tetap memiliki sejumlah kewajiban. Penyedia harus menjaga kerahasiaan data dan menerapkan perlindungan konsumen.
DJP juga melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penyedia. Jika terjadi pelanggaran, sanksi dapat diberikan mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan penunjukan.
Aturan mengenai penyedia Printer MTD tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.
Dalam ketentuan Bea Meterai, Meterai Teraan Digital digunakan pada dokumen berbentuk tulisan tangan atau cetakan, sedangkan Meterai Elektronik digunakan untuk dokumen elektronik.
Dengan adanya aturan baru ini, DJP menata penggunaan MTD mulai dari pihak yang menyediakan perangkat, standar teknis printer dan cartridge, hingga mekanisme pengawasan terhadap penyedianya.
