JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan perubahan sistem penghitungan biaya operasional lembaga yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) mulai 2027.
Perubahan tersebut menggeser sebagian pendekatan dari standar biaya masukan (SBM) menuju standar biaya keluaran (SBK) atau berbasis kinerja. Usulan itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menurut Anggito, penerapan penuh sistem berbasis kinerja tidak akan dilakukan secara langsung. LPS mengusulkan masa transisi selama dua tahun agar perubahan sistem dapat berjalan secara bertahap.
Tidak Semua Biaya Beralih ke Sistem Kinerja
Dalam skema baru tersebut, standar biaya masukan masih akan digunakan untuk kebutuhan operasional yang bersifat umum.
Beberapa di antaranya mencakup perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta berbagai kegiatan pendukung.
Sementara itu, standar biaya berbasis keluaran akan diterapkan pada pekerjaan yang berkaitan langsung dengan mandat dan kinerja khusus LPS.
Kegiatan tersebut antara lain riset, pengawasan, penyusunan regulasi, penegakan hukum, audit, hingga proses penanganan bank dan perusahaan asuransi.
“Untuk hal-hal yang khusus, misalnya yang menangani bank bermasalah, menangani resolusi, uji tuntas, investigasi, atau menangani perusahaan asuransi tentu tetap tidak selalu disamakan dengan kegiatan administratif biasa,” kata Anggito.
Ada Standar Umum dan Standar Khusus
Dalam rancangan aturan baru, LPS juga membedakan antara standar biaya umum dan standar biaya khusus.
Untuk kegiatan umum, prinsip yang digunakan adalah kesamaan input sehingga biaya dan hasil pekerjaan dapat dibandingkan secara lebih terukur.
Adapun kegiatan yang bersifat khusus akan menggunakan standar yang mempertimbangkan karakter pekerjaan dan hasil yang harus dicapai.
Kategori khusus tersebut mencakup antara lain resolusi bank, penanganan perusahaan asuransi, uji tuntas, investigasi, audit forensik, hingga biaya perkara di pengadilan.
Mengacu pada Praktik Kementerian Keuangan, BI dan OJK
Anggito mengatakan penyusunan standar baru tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan sistem biaya yang berdiri sendiri.
LPS akan menggunakan praktik yang telah berjalan di Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembanding.
Standar biaya masukan yang diterapkan Kementerian Keuangan tetap menjadi salah satu rujukan untuk menilai kewajaran dan kepatutan biaya. Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan karakteristik serta mandat LPS.
“LPS tidak bermaksud membangun standar yang eksklusif, kita mengambil benchmark nasional yang mungkin menyesuaikan secara proporsional dengan karakter dan mandat khusus LPS,” ujar Anggito.
Dengan perubahan tersebut, LPS menargetkan sistem penganggaran ke depan tidak hanya melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan, tetapi juga menghubungkannya dengan keluaran dan kinerja yang dihasilkan.
